PRESIDEN JOKO WIDODO DAN WAKIL PRESIDEN MA’RUF AMIN DILANTIK, SDM UNGGUL MENJADI PRIORITAS UTAMA

Jakarta, 20 Oktober 2019 – Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin secara resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma’ruf Amin mengucap sumpah jabatan.

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” Ucap Presiden Jokowi.

Pengucapan Sumpah Jabatan Presiden Presiden Joko Widodo

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Presiden Joko Widodo dalam pidato awal masa jabatan memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Presiden Joko Widodo dalam pidato awal masa jabatan

Pertama, Presiden Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Presiden Jokowi hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.

Kedua, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden, infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, Kepala Negara ingin agar segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, Presiden mengatakan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Keempat, Presiden Jokowi ingin penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang. Terkait penyederhanaan birokrasi, Kepala Negara berpandangan bahwa eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di pengujung pidatonya, Presiden Jokowi mengucapkan apresiasi tinggi atas pengabdian Bapak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden periode 2014-2019 yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan bersamanya.

Jusuf Kalla, Wakil Presiden periode 2014-2019 (Kiri) bersama Ma’ruf Amin Wakil Presiden periode 2019-2024 (Kanan)

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama lima tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik,” tandas Presiden.

Turut hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Selain itu tampak hadir Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan sejumlah pimpinan partai politik.

Hadir pula para kepala negara, kepala pemerintahan, atau utusan khusus negara-negara sahabat antara lain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Raja Eswatini Mswati III, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, PM Australia Scott Morrison, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Kamboja Hun Sen.