MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDONESIA MELALUI UU NO. 11 TAHUN 2019

Denpasar(26/08), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi melalui  Biro Hukum dan Organisasi mensosialisasikan Undang-undang nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyebarluaskan terkait telah dibuat undang-undang baru yang ditujukan untuk mendukung kebijakan tentang iptek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002, dirasakan kurang memberi kontribusi optimal dalam pembangunan nasional. Sehingga muncullah upaya untuk memperbaiki dengan UU 11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek.

Undang-undang ini sebelumnya telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus 2019, dan mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019 setelah diundangkan  dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Menkumham Yasonna H. Laoly (link).

“Dulu UU 18 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002) yang namanya hasil iptek itu hanya sebatas rekomendasi dalam kebijakan pembangunan di pemerintah pusat maupun daerah” ungkap anggota DPR-RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang juga menjadi narasumber pada acara sosialisasi kali ini,.  “Setelah dibentuk UU nomor 11 (tahun 2019) ada perubahan paradikma baru dalam membuat kebijakan pembangunan disegala bidang yaitu harus science  based policy,  kebijakan harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.” imbuhnya.

 

Dasar hukum untuk mendukung Undang-Undang ini meliputi :

  • Pasal 5 ayat (1);
  • Pasal 20;
  • Pasal 28C ayat (1) dan;
  • Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

selain itu juga perlu diketahui bahwa didalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  1. Peran dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  3. Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Etika,
  4. Wajib Serah dan Wajib Simpan, dan Kebijakan berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  5. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  6. Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  7. Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  8. Pembinaan dan Pengawasan;
  9. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat;
  10. Sanksi Administratif;
  11. dan Ketentuan Pidana.

Sosialisasi dihadiri juga beberapa narasumber terkait, meliputi Anggota  DPR RI fraksi  PAN Andi Yuliani Paris,  Kepala Dirjen Riset dan Pengembangan (Risbang) Muhammad Dimyati, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko,  Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

link untuk mengunduh UU nomor 11 Tahun 2019 <disini>

Galeri :