“GOOD PRACTICES IN MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY OF SCIENCE TECHNO PARK DEVELOPMENT”, SEMINAR INTERNASIONAL PENGEMBANGAN SCIENCE TECHNO PARK (STP)/KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI (KST)

Bali, 27 Agustus 2019 – Sebagai bagian rangkaian acara Hakteknas ke-24, Seminar Internasional Pengembangan Science Techno Park (STP)/Kawasan Sains dan Teknologi (KST) dan Business Gathering diselenggarakan dengan tema “Good Practices in Management and Sustainability of Science Techno Park Development”. Kemal Prihatman selaku Plt Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya Kemenristekdikti mengawali acara dengan menyampaikan laporannya. Kemal mengatakan sejak tahun 2015-2019 pihaknya telah berupaya mengembangkan STP melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan capacity building, penguatan hilirisasi hasil riset dan pengembangan inovasi serta pengembangan sarana dan prasarana. Fasilitasi tersebut diberikan kepada 18 lokus binaan KST Kemenristekdikti.

 Kemal Prihatman selaku Plt Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya Kemenristekdikti mengawali acara dengan menyampaikan laporannya

Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo dalam sambutannya yang sekaligus membuka secara resmi acara tersebut mengatakan bahwa STP didesain untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan hasil riset yang berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia di berbagai daerah. Kebijakan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan STP di berbagai daerah, menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Program Nawacita Presiden RI adalah salah satu program pemerintah dalam menjawab tuntutan perkembangan inovasi. Salah satu program Nawacita Presiden RI tersebut adalah membangun STP di berbagai daerah. Namun, melihat pada pengalaman dari beberapa negara untuk menjadi kawasan sains dan teknologi yang mature diperlukan waktu yang sangat lama, seperti Korea yang membutuhkan waktu 35 tahun dan Swedia yang memerlukan waktu 28 tahun.

“Setelah dilakukan evaluasi, Kemenristekdikti dan Bappenas menyadari bahwa target membuat 100 STP dalam lima tahun tidak realistis, maka untuk lima tahun kedepan kita perlu membuat target yang lebih realistis, yaitu kami ingin empat yang utama dan satu yang sudah internasional” ujar Patdono.

 Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo

Selain itu, Patdono juga mengatakan jika ia tidak memungkiri bahwa membuat STP tidaklah mudah. Biaya yang sangat besar, infrastruktur yang banyak, sehingga jika pemerintah mempunyai anggaran yang terbatas harus fokus pada STP yang sudah jadi saja. Indonesia juga belum memiliki STP yang punya “anchor industry” atau jangkar industri yang besar sehingga kemampuan mencetak pengusaha pemula berbasis teknologi atau startup belum begitu bagus.

“Di luar negeri STP yang sukses itu salah satu cirinya di dalam STP ada anchor industry atau industri besar yang beroperasi di dalam STP yang kemudian akan menarik perusahaan-perusahaan lain yang tertarik dengan industri besar itu. Anchor industry akan membuat penelitian-penelitian, kemudian penelitiannya dibawa ke STP, di samping perguruan tinggi yang ada di sekitar STP juga membuat penelitian,” ujarnya.

Sebagian negara yang memiliki STP, anchor industry mau masuk masuk ke STP jika memiliki fasilitas dari perusahaan seperti lahannya murah dan ada insentif keuangan berupa pajak sedangkan pemerintah belum memberikan insentif keuangan bagi anchor industry, meskipun pemerintah sudah memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan riset yang mau terlibat dalam pendidikan vokasi. Oleh karena itu, ke depan pihaknya ingin membangun startup yang tidak melibatkan kolaborasi industri jangkar anchor industry.

 Foto bersama tamu VIP Seminar STP, Wisnu S Soenarso Kepala Pusdiklat Kemenristekdikti ikut menghadiri acara ini

Pada akhir sambutannya Patdono mengatakan jika STP di Indonesia belum bisa dikatakan memuaskan, masih banyak kendala seperti terkait dengan biaya dan orang-orang yang mengoperasikan STP itu sendiri. Di Indonesia untuk STP dioperasikan oleh pemerintah daerah dan tidak ada pelatihan dalam operasi STP. Oleh karenanya program yang dibuat adalah bagaimana cara mengoperasikan STP dengan baik. Beliau berharap program ini akan dilanjutkan dan sebagian besar orang yang mengoperasikan STP adalah orang-orang yang memenuhi syarat dalam sertifikat kompeten ini hal ini. “tutupnya.

 

-NC –