Menuju Pusdiklat Bebas Korupsi

     Serpong, 10 September 2018 – Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenristekdikti mengadakan sosialisasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural III dan IV, Pejabat Fungsional, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Staf Pelaksana di Pusdiklat. Acara ini dilaksanakan di Aula Kampus Pusdiklat Serpong. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dibuka oleh Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Inspektur I Mohamad Hardi sekaligus pembicara pada acara sosialisasi ini.

     Pada pembukaan Hardi menyampaikan salah satu indikator terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada seluruh pegawai di instansi kerja. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan zona integritas Pusdiklat memiliki hasil yang baik, hanya saja belum ada sosialisasi ke seluruh pegawainya. Selanjutnya yang menjadi catatan penting untuk Pusdiklat adalah bagaimana Pusdiklat menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

     Acara sosialsasi ini diawali dengan paparan mengenai Reformasi Birokrasi oleh Wisnu S. Soenarso selaku Ketua Reformasi Birokrasi (RB) yang juga merupakan Kepala Pusdiklat Kemenristekdikti. Wisnu menjelaskan, Reformasi Birokrasi mencakup zona integritas, wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pola pikir dan budaya kerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk mencapai integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan pelayanan prima.

     Delapan aspek yang dinilai untuk menghitung indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenristekdikti diantaranya manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedelapan aspek tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga untuk mendapatkan indeks RB yang baik setiap tahunnya, kita harus menjaga kestabilan dari seluruh aspek tersebut.

     Selanjutnya acara dilanjutkan oleh pemberian materi dari Mohamad Hardi. Hardi menjelaskan beberapa hal mengenai korupsi dan gratifikasi. Menurut Hardi, korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara. Sebagai contohnya penerimaan hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi, menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan. Korupsi disebabkan dari institusi/administrasi, individu, dan sosial budaya. Institusi dapat menyebabkan korupsi salah satunya adalah sistem pengendalian mananjemen yang lemah, oleh sebab itu setiap institusi harus membentuk unit pengendali korupsi.

     Kedua adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apabila seseorang menemui kasus gratifikasi ada di acara yang harus dilakukan yaitu langsung ditolak ataupun diterima dan dilaporkan. Untuk form pelaporan dapat di download di website Inspetorat Jenderal Kemenristekdikti.

     Antusias peserta ditandai dengan berbagai pertanyaan pada sesi diskusi. Salah satu peserta sosialisasi, Lalang Saksono menanyakan tentang kondisi Indonesia yang semakin marak dengan berira penangkapan KPK bahkan di satu daerah korupsi dilakukan secara massal.

     Acara sosialisasi ini diakhiri pada pukul 13.00 WIB, oleh Kepala Inspektur 1 Kemenristekdikti. Sebelum dakhiri Hardi memutarkan cuplikan video tentang gratifikasi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan seluruh peserta sosialisasi mendapat gambaran jelas mengenai korupsi, gratifikasi dan kerugiannya. Hardi juga berpesan agar setiap unit kerja memiliki Unit Pengendali Gratifikasi untuk mengendalikan kegiatan di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

     Acara sosialisasi ditutup dengan ramah tamah seluruh peserta.

Korneti Rismawati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − ten =